Kamis, 15 Januari 2009

Kemisikinan

NEGARA YANG MEMISKINKAN PEREMPUAN

Kenaikan harga BBM sebesar 28.7% yang diputuskan oleh Pemerintah mendorong lonjakan harga-harga dan tarif baru berbagai jasa pelayanan publik ditengah Masyarakat, kesulitan hidup yang dihadapi semakin bertambah sesak dengan beratnya beban untuk membiayai kehidupan sehari-hari bahkan untuk dapat sekedar makan sekalipun. Kenaikan biaya transportasi adalah salah satu sektor yang memberikan sumbangan paling besar bagi beratnya biaya hidup sehari-hari, bayangkan saja bila seorang petani sayur harus pergi menjual hasil kebunnya itu ke pasar dengan menumpang mobil angkutan yang menaikan tarifnya berkisar13% maka dengan sangat terpaksa dia harus menaikkan harga sayurnya untuk mengikuti kenaikan biaya transportasi tersebut, konsumen yang hampir semuanya adalah perempuan kemudian menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya, dan hampir dapat dipastikan bahwa akan ada “penghematan” yang terpaksa dilakukan pada kualitas dan kuantitas makanan yang bisa disajikan akan menurun bahkan mungkin akan ada warga yang terpaksa harus melakukan subtitusi makanan yang tidak layak seperti banyak dikemukakan di media perihal nasi aking, tiwul dan sebagainya. proses subtitusi makanan ini berakibat terjadinya berbagai kasus gizi buruk, sebagaimana data pada 2007 (januari-september) terdapat kasus gizi buruk sebesar 140 kasus di sulawesi tengah yang tersebar hampir merata di semua kabupaten/kota, di kabupaten Poso sendiri terdapat 21 kasus gizi buruk dimana seorang diantaranya kemudian meninggal dunia*, data ini berdasarkan pada temuan dan hasil laporan dari masyarakat, tidak tertutup kemungkinan bahwa jumlah ini hanyalah puncak dari gunung es. Sebagaimana tergambar dalam survey gizi buruk Depkes RI tahun 2005, wilayah sulawesi tengah berpotensi terdapat 27.721 balita yang terkena kasus gizi buruk. kondisi ini memberikan gambaran bahwa kemiskinan begitu dekat membayangi kita, dari data yang diperoleh dari BPS memperlihatkan jumlah warga miskin di Kabupaten Poso pada tahun 2007 berjumlah 81.666 jiwa, agak berbeda dengan data yang dikeluarkan oleh Dinkes yang menunjukkan data warga miskin sebenarnya lebih baesar lagi yaitu sebesar 107.884 jiwa dengan sebaran penduduk miskin terbesar terdapat dikecamatan Lage sebesar 5.943 jiwa disusul oleh kecamatan Poso Pesisir sebesar 4.046 jiwa dari total jumlah warga miskin terkategori menjadi tiga yaitu, Sangat miskin sbesar 18.967 jiwa, Miskin sebesar 22.056 jiwa serta Hampir miskin sebesar 9,358 jiwa. Artinya ada sekitar 50.381 jiwa warga miskin di kabupaten Poso. Pada tingkat provinsi dengan jumlah penduduk pada tahun 2008 sebesar 2.349.398 jiwa dengan jumlah warga miskin sebesar 557.400 jiwa,pemerintah bisa dibilang gagal mengurangi 2% dari jumlah tersebut pada tahun 2007 sesuai dengan target yang telah diperhitungkan lewat program pengentasan kemiskinan yang diakibatkan oleh program bantuan yang salah sasaran karena lemahnya pendataan warga miskin, pada tahun 2008 ini dengan dukungan dana sebesar 22 Milyar yang bersumber dari APBD Propinsi, pemerintah daerah “hanya” menargetkan penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 300 KK pada setiap Kabupaten/kota, artinya dari 50.381 jiwa penduduk miskin yang terdapat di kabupaten Poso, yang menjadi sasaran target pengentasan kemiskinan hanya berjumlah 300 KK saja yang kalau setiap KK terdiri dari 4 orang maka hanya 1200 jiwa yang kemungkinan menerima manfaat dari program tersebut, dengan catatan tidak terjadi salah sasaran lagi, ini dengan asumsi tidak terjadi kebocoran anggaran yang dikelola oleh instansi teknis sebagaimana dugaan pada penyelewengan dana pemulihan daerah pasca konflik sebesar 58 milyar yang patut di duga terjadi di Kabupaten Poso yang melibatkan pimpinan Politik daerah ini. Perlu juga dicermati dari anggaran sebesar itu yang berapa besar yang sampai dan efektif dirasakan oleh masyarakat, karena sebagaimana lazimnya program pemerintah biasanya biaya birokrasi menelan lebih banyak dana untuk biaya operasional seperti pengalaman penggunaan anggaran penanggulangan kemiskinan pada APBD tahun 2006 sebesar Rp. 5.759.524.350,00 hanya 6,18% yang dinikmati oleh masyarakat sasaran program, selebihnya sebesar 93.82% digunakan untuk pembiayaan birokrasi berupa rapat-rapat yang membicarakan orang miskin serta pembiayaan sekretariat. Ini memberikan gambaran tentang perspektif pemerintah yang sangat tidak pro pada rakyat miskin.
Sementara dibidang pendidikan dapat dipastikan pula akan ada peningkatan jumlah anak yang tidak dapat melanjutkan sekolah dan akan menambah jumlah mahasiswa yang drop out, alasan penyebab yang paling sering kita dapati adalah kenaikan biaya transportasi, kenaikan harga buku bahkan kenaikan harga baju seragam dan sepatu sekolah, meskipun pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak otomatis mengurangi beban orang tua siswa karena mekanisme penyaluran yang berjalan disetiap sekolah berbeda, ini bisa kita lihat contoh kasusnya pada tahun 2005 di wilayah Kabupaten Poso pada kecamatan Pamona Utara dimana justru terjadi kenaikan biaya komite sekolah pada sebuah sekolah dasar negeri, Bantuan Khusus Mahasiswa (BKM) sebesar Rp. 500.000 setiap semester juga tidak signifikan dalam mengurangi beban mahasiswa untuk menyelesaikan studinya meskipun ada beasiswa yang diperuntukkan bagi mahasiswa korban konflik yang berasal dari dana recovery yang dikucurkan oleh pemerintah pusat melalui Kementrian Kesejahteraan Rakyat, karna komponen biaya semester bukanlah satu-satunya biaya besar yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa. Masih ada biaya buku, transportasi, fotocopy yang hampir saban hari harus dikeluarkan. Kondisi ini akan melahirkan sejumlah besar pengangguran karena lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan angkatan kerja, situasi ini membuka peluang bagi peningkatan angka kriminalitas dan mudah dimasuki oleh paham radikalisme yang selama ini masih membayangi kabupaten Poso.
Perempuan adalah kaum yang paling merasakan dampak dari kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM, selain harus mengatur belanja rumah tangga ditengah melambungnya harga bahan kebutuhan pokok, meningkatnya biaya pendidikan dan semakin mahalnya biaya kesehatan mereka juga menjadi rentan terhadap kemungkinan menghadapi kekerasan fisik dan psikis dari suami yang stress sebagai dampak dari meningkatnya kesulitan hidup, bagi perempuan pengungsi yang ada di Pemukiman Palapa Kecamatan Pamona Utara misalnya yang mengandalkan hidup dari kerja sebagai buruh tani dengan pendapatan antara Rp. 15.000 sampai Rp. 20.000, kenaikan harga BBM di iringi dengan kenaikan biaya transportasi dari lokasi pemukimannya menuju ke pasar sebesar Rp. 8.000 pergi-pulang jumlah sebesar itu mengambil hampir setengah dari penghasilan mereka hanya untuk biaya transportasi, lalu berapa uang yang tersisa untuk biaya kebutuhan dapur, biaya sekolah anak, tabungan kesehatan?. opsi kenaikan harga BBM ini menambah panjang persoalan yang harus dihadapi oleh warga bahkan untukmendapatkan minyak tanah pada pangkalan-pangkalan yang mematok harga berbeda dengan keputusan pemerintah daerah Propinsi yang menetapkan HET sebesar Rp. 2.900 dengan Radius 0 – 40 km, realita dilapangan menunjukkan bahwa keputusan pemerintah ini tidak cukup untuk menertibkan harga yang harus dibayarkan oleh masyarakat untuk 1 liter minyak tanah yang bisa mencapai harga Rp. 6.000/liter (contoh kasus di Palu)** Perempuan di Poso tidak mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah misalnya dalam pengalokasian dana untuk mendukung kesejahteraan bagi perempuan Poso, dari 58 milyar dana pemulihan pasca bencana hanya sebesar 260 juta atau 4% dari total dana yang dialokasikan untuk program pemberdayaan bagi perempuan yang menjadi korban konflik. Sebenarnya gambaran ini bisa dilihat dari struktur birokrasi yang menempatkan urusan perempuan melekat pada satu dinas dengan status hanya setimgkat Subdin dan dikepalai oleh pejabat dari eselon III, sehingga peran dan keputusan yang dihasilkan tidak maksimal untuk menyebut peran yang sangat kurang di tengah masyarakat, besaran anggaran untuk perempuan Poso yang dikelola oleh badan ini hanya 2% atau. 593 juta, dari APBD 2008. kemudian ditambah Rp. 260.000.000, yang berasal dari dana Recovery Poso, kalau melihat pada kisaran rupiah jumlah ini terlihat besar namun kalau kita lihat pada pelaksanaan program anggaran yang berasal dari dana recovery itu hanya menyentuh sebagian kecil perempuan dalam bentuk modal usaha kecil di 9 kecamatan*** serta kegiatan pelatihan-pelatihan keterampilan bagi perempuan di wilayah itu, kecilnya sense pemerintah pada nasib perempuan di Poso ditambah lemahnya peran instansi ini menimbulkan pertanyaan tajam dari masyarakat akan peran pemerintah untuk meningkatkan taraf kesejateraan perempuan yang berarti kesejahteraan penduduk Poso.
* sumber Harian Radar Sulteng
** harian Media Alkhairat 4 Juni 2008
*** Rusnah Mangun dalam workshop mendorong Penyusunan Anggaran
Responsif Gender di Kabupaten Poso oleh : KPPA – PTD.












Program Pengentasan Kemiskinan


Faktor penyebab Kemiskinan
Dampak kemiskinan
Data kemiskinan
Warga miskin poso akhir 2007 :
Data BPS 81.666
Data Dinkes 107.884
Dengan sebaran terbesar
Poso Pesisir 4.046 jiwa/959 kk
Lage 5.943 jiwa/919 kk
Bantuan Khusus Mahasiswa (BKM) Sebesar Rp. 500.000/semester yang berasal dari APBN sebesar 200 milyar untuk 400.000 mahasiswa di 83 Universitas negeri dan 2700 dari universitas swasta.
Klasifikasi miskin :
Sangat miskin 18.967
Miskin 22.056
Hampir miskin 9,358
Harga BBM yang diputuskan lewat voting di DPRD Provinsi sulawesi Tengah menjadi Rp. 2900, dengan radius 0 – 40 km, lewat dari jarak ini disesuaikan dengan kondisi wilayah dan biaya transportasi.sebelumnya pemerintah provinsi mengusulkan HET sebesar Rp. 3000/liter, Sementara harga yang ditetapkan oleh Depot Pertaminadan DPD Hiswana Migas sulteng sebesar Rp.3050 dengan radius jarak 0 – 40 km
Sementara minyak tanah bersubsidi dijual para pedagang dengan harga Rp.5.000 s/d Rp. 6.000 perliter.
Harga BBM :
Bensin Rp. 4500 – 6000
Minyak tanah - 2900
TDL 2007 naik 20 %

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar